Jakarta (Kemenag) — Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2026 menjadi jembatan persatuan umat dalam penetapan awal bulan Hijriah, termasuk menjelang sidang isbat Iduladha 1447 Hijriah. Hal itu disampaikan Menag saat mengukuhkan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (12/5/2026). Menurut Menag, penetapan awal bulan Hijriah bukan sekadar persoalan kalender, melainkan berkaitan erat dengan keyakinan dan kebersamaan sosial umat Islam di Indonesia. Karena itu, ia menekankan pentingnya keputusan yang tidak hanya kuat secara syar’i, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. “Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia bukan sekadar urusan kalender, tetapi menyangkut keyakinan dan kebersamaan sosial umat. Karena itu, tim ini memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan keputusan yang kuat secara syar’i sekaligus saintifik,” ujar Nasaruddin Umar. Dalam acara tersebut hadir perwakilan dari Mahkamah Agung, Badan Riset dan InovTim Hisab Rukyat merupakan bentuk komitmenasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)/UIN, Majelis Ulama Indonesia (MUI), unsur organisasi kemasyarakatan Islam, pimpinan pondok pesantren, hingga para tokoh falak. Menag menjelaskan, keberadaan pemerintah dalam menghadirkan kepastian hukum terkait ibadah umat Islam melalui pendekatan yang dialogis dan inklusif. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan metode hisab dan rukyat yang berkembang di tengah masyarakat harus disikapi melalui komunikasi yang sehat dan penuh kebersamaan. Selain itu, Menag meminta Tim Hisab Rukyat aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses penentuan awal bulan Hijriah. Menurutnya, perbedaan penetapan hari besar keagamaan kerap dipicu kurangnya pemahaman publik terhadap metode yang digunakan. Oleh karena itu Tim ini harus menjadi jembatan informasi. Ketegangan sering muncul karena masyarakat tidak memahami proses dan metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah,” katanya.
Selain itu, Menag meminta seluruh unsur tim untuk terus mengedepankan pendekatan moderasi beragama dalam setiap proses pengambilan keputusan. “Astronomi adalah sains yang presisi, tetapi dalam konteks kehidupan berbangsa, data dan perhitungan itu harus diramu menjadi kebijakan yang menyejukkan serta menjaga harmoni umat,” tegasnya.